Pemerintah daerah menurutnya perlu terus memperkuat keberpihakan kebijakan anggaran dan program untuk kawasan-kawasan terisolir. Selain fokus pada pembangunan serta pembenahan fisik sekolah, penataan ulang distribusi guru dan peningkatan kompetensi tenaga pendidik juga menjadi kunci utama dalam menghadirkan mutu pendidikan yang berkeadilan.
Riska menilai sinergi lintas sektor antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, hingga pemerintah kabupaten/kota harus dipererat agar seluruh program pembangunan di bidang pendidikan dapat berjalan tepat sasaran. Kolaborasi terpadu ini diharapkan mampu menjawab kebutuhan mendasar warga, terutama yang bermukim di daerah dengan keterbatasan aksesibilitas dan infrastruktur transportasi.
Di samping pembenahan fisik, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dinilainya menjadi solusi alternatif untuk memperluas jangkauan akses pembelajaran. Namun, implementasi model pembelajaran berbasis digital ini mensyaratkan tersedianya konektivitas jaringan internet yang stabil, ketersediaan perangkat belajar, serta kesiapan kapasitas para guru di lapangan.
Jajaran DPRD Kalteng pun terus mendorong agar porsi alokasi anggaran sektor pendidikan tetap ditempatkan pada skala prioritas utama dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. Keberadaan anggaran yang memadai dipandang sangat vital untuk menyokong perbaikan fasilitas, peningkatan kapasitas guru, hingga memperluas jangkauan layanan pendidikan ke pelosok.
Melalui komitmen pemerataan ini, DPRD Kalteng berharap setiap anak di Kalimantan Tengah memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam meraih pendidikan yang layak. Peningkatan mutu SDM yang merata diyakini bakal menjadi modal berharga bagi keberlanjutan pembangunan daerah di masa depan. (Red)
