Jalur Trans Kalimantan dinilainya merupakan urat nadi transportasi yang memegang peran strategis dalam mendukung mobilitas masyarakat serta kelancaran distribusi barang dan jasa. Keberlanjutan fungsi infrastruktur di jalur tersebut karena itu harus menjadi prioritas utama agar gangguan yang berdampak luas terhadap aktivitas ekonomi maupun pelayanan masyarakat tidak kembali terulang.
BPJN di samping audit fisik juga didorong oleh pihak DPRD untuk memiliki basis data yang lebih komprehensif mengenai usia, kondisi, serta tingkat kelayakan pada setiap jembatan dan box culvert. Penentuan prioritas rehabilitasi maupun pembangunan baru diharapkan dapat berdasar pada data tersebut, sehingga penyerapan anggaran dapat digunakan secara lebih efektif dan tepat sasaran.
Pentingnya aspek pengawasan terhadap kualitas pekerjaan konstruksi, baik pada proyek pembangunan baru maupun pemeliharaan infrastruktur yang sudah ada, turut disoroti oleh pihak dewan. Faktor penting agar umur layanan konstruksi dapat sesuai dengan perencanaan teknis serta mampu menahan beban lalu lintas yang terus meningkat adalah melalui pengawasan yang berkelanjutan.
Persoalan kendaraan Over Dimension Over Loading (ODOL) di sisi lain juga kembali mencuat menjadi perhatian. Penurunan kualitas jalan maupun jembatan dinilai berjalan lebih cepat akibat keberadaan kendaraan dengan dimensi dan muatan yang melebihi ketentuan tersebut. Penegakan aturan terhadap kendaraan ODOL karena itu diharapkan dapat dilakukan secara konsisten sebagai bagian dari upaya menjaga keberlangsungan infrastruktur transportasi nasional.
Pascakejadian tersebut, pihak BPJN Kalimantan Tengah terpantau langsung bergerak cepat melakukan penanganan darurat dengan menimbun lokasi menggunakan material agregat, sehingga akses lalu lintas dapat kembali dibuka. Kendaraan saat ini sudah dapat melintas kembali dengan menerapkan sistem buka-tutup secara bergantian, sementara operasional kendaraan bertonase besar maupun ODOL masih dibatasi hingga proses penanganan lanjutan selesai dilaksanakan.
Pemerintah diharapkan oleh DPRD tidak hanya melakukan perbaikan yang bersifat sementara, melainkan juga menyusun perencanaan pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur secara menyeluruh. Ketahanan jaringan Jalan Trans Kalimantan dengan demikian dapat terus terjaga, sehingga mampu mendukung konektivitas antarwilayah, kelancaran distribusi logistik, hingga laju pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Tengah dalam jangka panjang. (Red)
