Palangkaraya, kaltengberkah.id – Perhatian bersama antara pemerintah dan DPRD kini tertuju pada aspirasi buruh terkait upah serta jam kerja, sebagaimana disebutkan oleh Ketua Komisi II DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Siti Nafsiah.
“Tapi kita juga tidak boleh memungkiri kemampuan keuangan dari masing-masing perusahaan di mana buruh-buruh tersebut bekerja,” katanya, Sabtu (2/5/2026).
Kebijakan yang berpihak pada buruh perlu ditentukan dengan matang, dan menurutnya, kondisi internal perusahaan juga wajib menjadi bahan pertimbangan dalam proses tersebut.
“Jadi prinsipnya kita sebenarnya sama, jangan sampai dari tahun ke tahun itu tidak ada peningkatan,” ucapnya.
Dukungan penuh terhadap langkah peningkatan kesejahteraan buruh di berbagai sektor usaha juga secara tegas dinyatakan oleh Sekretaris Fraksi Golkar DPRD Kalteng ini.
“Kita punya keinginan yang sama saja, mereka itu tentunya setiap waktu ada peningkatan, baik dari segi penghasilan maupun perbaikan lainnya,” ujarnya.
Selain itu, bertambahnya beban kerja yang dihadapi pekerja di lapangan harus berjalan seiring dengan realisasi peningkatan kesejahteraan, tambah Anggota DPRD Kalteng dari Daerah Pemilihan (Dapil) 1 wilayah Kota Palangka Raya, Kabupaten Katingan, dan Gunung Mas ini.
“Sementara beban kerjanya semakin ke sini semakin bertambah, kita sangat mufakat dengan keinginan para buruh,” ungkapnya. (Red)
