Palangka Raya, kaltengberkah.id – Ancaman Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) saat musim kemarau menuntut langkah antisipasi komprehensif, tak hanya berfokus pada pemadaman di lapangan melainkan juga mitigasi dampak kesehatan warga. DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) mendesak jajaran fasilitas kesehatan (faskes) untuk menyiagakan prasarana medis darurat guna mengantisipasi penurunan kualitas udara akibat asap.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Kalteng, Tomy Irawan Diran, meminta pemerintah daerah beserta seluruh faskes—mulai dari Puskesmas, klinik, hingga rumah sakit—untuk memastikan kesiapan alat bantu pernapasan. Salah satu ketersediaan sarana yang disorotinya adalah pasokan oksigen portabel.
Tomy menegaskan, ketersediaan tabung oksigen portabel dan peralatan medis pendukung harus disiagakan secara preventif tanpa perlu menunggu kepulan kabut asap pekat menyelimuti permukiman warga.
“Fasilitas kesehatan memang seharusnya memiliki persediaan oksigen, terutama oksigen portabel. Ini penting sebagai bentuk kesiapsiagaan apabila sewaktu-waktu terjadi kondisi yang membutuhkan penanganan,” ujar Tomy, baru-baru ini.
Langkah antisipasi dini ini dinilainya sangat krusial mengingat laju perburukan kualitas udara akibat kabut asap dapat berlangsung sangat cepat. Kesiapan faskes akan menjamin masyarakat yang mengalami Gangguan Saluran Pernapasan Akut (ISPA) memperoleh tindakan medis secara cepat dan tepat.
Legislator Kalteng ini turut mengimbau Pemprov dan Pemkot/Pemkab untuk memberikan perlindungan ekstra bagi kelompok rentan, terutama anak-anak dan lansia. Apabila indeks pencemaran udara mulai menyentuh ambang batas berbahaya, pemerintah diminta tidak ragu mengambil diskresi kebijakan, seperti penyesuaian jam belajar sekolah atau pembatasan aktivitas luar ruang.
“Jika kabut asap semakin pekat dan mulai membahayakan kesehatan, pemerintah harus segera mengambil langkah yang diperlukan. Keselamatan anak-anak harus menjadi perhatian utama,” tegasnya.
Kendati demikian, politisi ini mengingatkan bahwa respons sektor kesehatan hanyalah bagian hilir. Pada bagian hulu, upaya pencegahan primer melalui pengetatan pengawasan pembukaan lahan serta edukasi masif kepada warga terkait larangan membakar hutan harus terus digencarkan secara berkelanjutan.
Tomy berharap edukasi dan sosialisasi tata cara pengelolaan lahan tanpa bakar dapat berjalan seiring dengan penegakan hukum yang tegas dan terukur oleh aparat penegak hukum demi memutus siklus karhutla tahunan.
“Regulasi sudah tersedia. Tinggal bagaimana penerapannya dilakukan dengan baik dan disertai sosialisasi yang maksimal. Dengan begitu, masyarakat semakin memahami pentingnya mencegah karhutla,” pungkasnya. (Red)
