Palangka Raya, kaltengberkah.id – Kebijakan pemadaman listrik bergilir yang kerap melanda sejumlah kawasan di Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) memicu kritik tajam dari jajaran DPRD Kalteng. Langkah pemadaman berkala tersebut dinilai sangat merugikan masyarakat luas serta berpotensi besar melumpuhkan denyut perekonomian lokal, khususnya para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Wakil Ketua III DPRD Kalteng, Junaidi, menegaskan bahwa gangguan pasokan daya listrik yang berulang ini harus segera dicarikan jalan keluar permanen oleh pihak pengelola ketenagalistrikan.
Skema pemadaman bergilir dipandangnya tidak adil dan tidak wajar dibebankan kepada warga Kalteng. Pasalnya, ketersediaan daya dari pembangkit listrik yang beroperasi di wilayah Kalteng secara teknis jauh melampaui total konsumsi atau pemakaian riil masyarakat setempat.
“Lembaga kami tidak sependapat dengan kebijakan PLN yang memasukkan Kalimantan Tengah dalam skema pemadaman bergilir. Hal ini membuat masyarakat Kalteng merasa dirugikan,” tegas Junaidi, Sabtu (15/8/2026).
Junaidi merinci, akumulasi daya dari deretan pembangkit listrik yang ada di Kalteng saat ini mampu menghasilkan pasokan daya melebihi 600 megawatt (MW). Sementara itu, tingkat konsumsi atau pemakaian masyarakat Kalteng pada posisi beban puncak paling tinggi hanya berkisar di angka 190 MW.
Melihat fakta marjin cadangan daya (reserve margin) yang sangat lapang tersebut, tata kelola penyaluran arus dalam sistem interkoneksi kelistrikan antarwilayah didesaknya untuk dievaluasi secara menyeluruh. Apabila terjadi defisit pasokan di daerah luar Kalteng yang terhubung dalam jaringan grid interkoneksi, penanganannya tidak boleh mengorbankan stabilitas listrik bagi warga Kalteng.
“Kalau memang ada kekurangan pasokan di wilayah lain yang menerima suplai listrik dari Kalimantan Tengah, jangan sampai penyelesaiannya justru dibebankan kepada masyarakat Kalteng melalui pemadaman bergilir,” ujat politisi Partai Demokrat tersebut.
Ia mengingatkan, dampak buruk pemadaman arus listrik tidak sekadar memicu ketidaknyamanan skala rumah tangga, melainkan merusak produktivitas sektor usaha. Pelaku UMKM yang bergantung penuh pada pengoperasian mesin produksi, sarana pendingin (cold storage), hingga instrumen elektronik terancam mengalami penurunan operasional, kerusakan alat, hingga pembengkakan biaya operasional.
DPRD Kalteng pun mendesak penanganan konkret dan adil dari PLN maupun pemangku kepentingan terkait demi menjamin keandalan pasokan listrik yang stabil.
“Yang kami harapkan adalah adanya solusi yang adil. Masyarakat membutuhkan kepastian pasokan listrik, terutama pelaku usaha yang kegiatan sehari-harinya sangat bergantung pada listrik,” pungkasnya seraya berharap koordinasi lintas instansi segera memprioritaskan pemenuhan kebutuhan energi dasar bagi pertumbuhan ekonomi daerah. (Red)
