Lohing Simon Pastikan DPRD Kalteng Kawal Penganggaran Huma Betang di APBD 2027

Palangka Raya, kaltengberkah.id – Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), Lohing Simon, memastikan jajaran legislatif bakal mengawal ketat pengalokasian anggaran kelanjutan pembangunan Huma Betang dalam pembahasan KUA-PPAS dan APBD Tahun Anggaran 2027. Menurutnya, komitmen tersebut merupakan bentuk dukungan nyata terhadap program strategis Pemprov Kalteng dalam mewujudkan pusat pelestarian budaya Dayak yang perencanaannya telah dimatangkan sejak beberapa tahun terakhir, Jumat (24/7/2026).

Sesuai dengan mekanisme yang berlaku, tahapan pembahasan awal APBD 2027 dijadwalkan akan mulai bergulir pada kisaran Agustus hingga September 2026. Pada fase krusial tersebut, seluruh deretan program prioritas milik pemerintah daerah—termasuk di dalamnya kelanjutan megaproyek Huma Betang—akan dibahas secara komprehensif bersama antara DPRD dan pihak eksekutif.

Lohing memaparkan, alokasi anggaran yang dikucurkan untuk pembangunan Huma Betang nantinya akan disesuaikan dengan kebutuhan riil di setiap tahapan pengerjaan fisik, sehingga tetap berada dalam koridor kemampuan fiskal daerah. Pendekatan penganggaran secara bertahap (multi-years) ini dinilai sangat penting agar pembangunan dapat terus berjalan secara berkesinambungan tanpa mengganggu atau membebani postur keuangan daerah.

Lebih jauh, ia menekankan bahwa keberadaan Huma Betang memiliki nilai kebudayaan yang sangat strategis, bukan sekadar fisik bangunan semata, melainkan sebagai fondasi utama pelestarian budaya Dayak sekaligus penguat identitas daerah Bumi Tambun Bungai. Bangunan ini diproyeksikan akan bertindak sebagai ruang interaksi budaya, wahana edukasi, hingga destinasi unggulan yang siap memperkenalkan kekayaan warisan leluhur Kalimantan Tengah ke kancah nasional maupun internasional.

Selaku mitra kerja pemerintah di bidang infrastruktur, Komisi IV DPRD Kalimantan Tengah menegaskan komitmennya untuk mengawal seluruh rangkaian proses pembangunan agar tetap berada di jalur yang benar (on the track). Fungsi pengawasan ini akan dijalankan secara konsisten mulai dari tahap penganggaran, pengawasan pekerjaan fisik di lapangan, hingga penyelesaian akhir proyek sesuai dengan target waktu yang telah ditetapkan.

Sinergi yang harmonis antara jajaran legislatif dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah diharapkan DPRD dapat mempercepat penyelesaian pembangunan Huma Betang secara optimal. Melalui skema penganggaran bertahap yang terencana presisi, ikon baru ini diyakini mampu memberikan multiplier effect bagi sektor pendidikan, pariwisata, hingga pelestarian kebudayaan di Kalimantan Tengah. (Red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Verified by MonsterInsights