Banyak ruas jalan yang mengalami kerusakan diakui Maryani telah lama dikeluhkan oleh masyarakat karena menghambat mobilitas, memukul aktivitas ekonomi, hingga meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas. Lambannya penanganan yang diharapkan bahkan sampai mendorong sebagian warga di lapangan untuk melakukan perbaikan jalan secara swadaya melalui aksi gotong royong.
Pemerintah daerah dinilainya harus bergerak lebih proaktif dalam mencari solusi sementara sembari menunggu realisasi program perbaikan berkala dari pemerintah pusat. Langkah penanganan darurat pada titik-titik jalan yang berlubang dianggap sangat penting agar dampak kerusakan tidak semakin meluas dan membahayakan para pengguna jalan.
Meskipun status jalan nasional berada di bawah wewenang pemerintah pusat, Maryani menjelaskan bahwa pemerintah daerah tetap memegang peran strategis untuk mempercepat penyelesaian persoalan infrastruktur ini melalui jalinan koordinasi yang intensif dengan kementerian dan lembaga terkait. Sinergi yang kuat antara pusat dan daerah diyakini mampu mempercepat realisasi pembangunan serta perbaikan jalan yang menjadi kebutuhan mendasar masyarakat.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa keberadaan jalan yang mantap merupakan salah satu faktor utama dalam mendukung laju pertumbuhan ekonomi daerah. Infrastruktur jalan yang memadai dipastikan akan memperlancar arus distribusi barang, mempercepat mobilitas warga, dan memperkuat konektivitas antarwilayah.
Oleh karena itu, DPRD Kalteng berharap seluruh pemangku kepentingan dapat bergerak bersama untuk merumuskan solusi atas persoalan jalan rusak yang selama ini menjadi keluhan klasik masyarakat. Melalui langkah cepat dan koordinasi yang berjalan baik, perbaikan jalan diharapkan dapat segera terealisasi sehingga aktivitas harian masyarakat kembali berjalan lancar dan aman. (Red)
