Palangka Raya, kaltengberkah.id – DPRD Kota Palangka Raya menekankan pentingnya pengelolaan dana Bantuan Presiden (Banpres) sebesar Rp10 miliar untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dilakukan secara efektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Pernyataan tersebut disampaikan Wakil Ketua II DPRD Kota Palangka Raya, Nenie Adriarti Lambung.
Menurut Nenie, bantuan dari pemerintah pusat tersebut harus dimanfaatkan sesuai kebutuhan di lapangan guna memperkuat langkah penanganan karhutla yang berdampak terhadap lingkungan, kesehatan masyarakat, serta aktivitas ekonomi dan sosial warga. Ia berharap seluruh alokasi anggaran digunakan secara tepat sasaran sehingga mampu memberikan manfaat maksimal dalam upaya pengendalian bencana.
“Anggaran yang telah diberikan pemerintah pusat harus digunakan dengan sebaik-baiknya dan seefektif mungkin untuk penanganan karhutla, sehingga benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat dan kondisi di lapangan,” ujarnya, Selasa (27/10/2026).
DPRD juga meminta Pemerintah Kota Palangka Raya menyusun perencanaan yang matang dalam penggunaan dana tersebut. Selain mendukung penanganan saat bencana terjadi, anggaran diharapkan mampu memperkuat langkah-langkah pencegahan agar risiko karhutla pada masa mendatang dapat diminimalkan.
Lebih lanjut, Nenie menegaskan bahwa transparansi menjadi aspek penting dalam pengelolaan dana Banpres. Setiap penggunaan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik guna menghindari potensi penyalahgunaan dana bantuan yang berasal dari pemerintah pusat.
DPRD Kota Palangka Raya berkomitmen untuk terus menjalankan fungsi pengawasan agar seluruh program penanganan dan pencegahan karhutla berjalan sesuai tujuan serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan lingkungan.(Tim)
