Palangka Raya, kaltengberkah.id – Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Siti Nafsiah, menyoroti fenomena antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU yang belakangan ini terjadi. Menurutnya, kondisi tersebut lebih banyak dipicu oleh kepanikan masyarakat akibat isu kenaikan harga maupun pembatasan pembelian BBM bersubsidi.
“Penyebab utama adalah panic buying. Masyarakat khawatir akan kebijakan harga atau pembatasan, sehingga berbondong-bondong mengisi tangki meski sebenarnya sudah cukup,” ujar Siti Nafsiah, Senin (13/4/2026)
Ia menambahkan, kebijakan pembatasan dari pemerintah daerah terkadang justru menimbulkan efek ganda di lapangan. Surat edaran yang dimaksudkan untuk mengurai kemacetan malah memicu kepanikan dan antrean panjang. Selain itu, hambatan distribusi BBM juga menjadi faktor penting yang berdampak pada ketersediaan stok di SPBU.
“Gangguan distribusi, keterbatasan armada, serta kondisi jalan dan jarak tempuh turut memperburuk keadaan. Dampaknya jelas: waktu masyarakat terbuang, sektor perdagangan terganggu, lalu lintas macet, hingga risiko keamanan meningkat,” jelasnya.
Untuk mengurai persoalan ini, DPRD mendorong pemerintah daerah segera mengambil langkah proaktif dan transparan. Informasi resmi terkait ketersediaan stok BBM perlu disampaikan agar masyarakat tidak panik. Siti juga menyarankan peningkatan suplai, penambahan armada pengiriman, serta pengoperasian SPBU selama 24 jam agar antrean dapat terurai.
“Situasi ini memang tidak nyaman, tetapi bisa diantisipasi dengan komunikasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat serta distribusi yang lancar,” pungkasnya.(Red)
