Palangka Raya, kaltengberkah.id – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menyelenggarakan Konsolidasi Daerah Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2026 di M Bahalap Hotel Palangka Raya, Selasa (3/3/2026).
Kegiatan ini menjadi momentum strategis untuk memperkuat sinergi kebijakan pendidikan nasional dengan implementasi di daerah, sekaligus mendorong transformasi pendidikan yang inklusif dan berkeadilan.
Acara dibuka oleh Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, Hamka, mewakili Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Dalam sambutannya, Hamka menyampaikan apresiasi kepada Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Kalimantan Tengah atas inisiatif menyelenggarakan forum strategis ini. Ia menegaskan bahwa BPMP berperan penting sebagai penghubung kebijakan pusat dengan pelaksanaan di daerah, sehingga setiap program nasional dapat diterjemahkan menjadi langkah nyata di satuan pendidikan.
“Keberhasilan pembangunan daerah sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, sektor pendidikan harus menjadi prioritas utama dalam mencetak generasi unggul, berkarakter, adaptif, serta mampu bersaing di tengah perkembangan zaman,” ujar Hamka. Ia juga menekankan pentingnya keselarasan transformasi pendidikan dengan RPJPN 2025–2045 serta misi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, khususnya dalam mewujudkan SDM beretika melalui pendidikan inklusif berlandaskan nilai Belom Bahadat.
Kepala BPMP Provinsi Kalimantan Tengah, Tomy Harijaya, menambahkan bahwa konsolidasi daerah ini merupakan tindak lanjut dari konsolidasi nasional. Forum ini menjadi wadah untuk mengidentifikasi tantangan pendidikan di daerah serta merumuskan langkah strategis mendukung program prioritas nasional, termasuk pemenuhan sarana prasarana, peningkatan kualitas pembelajaran, digitalisasi pendidikan, coding dan kecerdasan artifisial, hingga rencana pengembangan sekolah terintegrasi di setiap kabupaten/kota.
Direktur Sekolah Menengah Pertama Kemendikdasmen RI, Dr. Poppy Dewi Puspitawati, menegaskan bahwa tahun 2026 menjadi fase penting dalam memperkuat transformasi layanan pendidikan yang lebih bermutu, inklusif, dan berkeadilan. Ia menekankan pentingnya kolaborasi antara BPMP dan pemerintah daerah agar setiap program benar-benar berdampak nyata bagi peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan di Kalimantan Tengah.
Kegiatan ini turut dihadiri unsur Forkopimda, DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, perwakilan Kementerian Dalam Negeri, Kepala Balai Bahasa, BPMP Provinsi Jawa Barat, serta para kepala perangkat daerah dan instansi vertikal.
Dengan konsolidasi ini, Pemprov Kalteng menegaskan komitmennya untuk terus mendorong inovasi melalui penguatan tata kelola berbasis data, Program PENA KALTENG, Kelas Digital Huma Betang, Beasiswa 1 Rumah 1 Sarjana, serta sinergi melalui Kartu Huma Betang Sejahtera guna mewujudkan pendidikan merata dan berkualitas di seluruh wilayah Kalimantan Tengah.(Red)
