Palangka Raya, kaltengberkah.id – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menggelar Rapat Sosialisasi Implementasi Kartu Huma Betang Sejahtera (KHBS) di Istana Isen Mulang, Rabu (25/2/2026).
Gubernur Kalimantan Tengah, H. Sugianto Sabran, menegaskan komitmen pemerintah dalam memastikan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat melalui program KHBS yang telah diluncurkan pada 20 Februari 2026, bertepatan dengan satu tahun kepemimpinan bersama Wakil Gubernur Edy Pratowo.
Dalam arahannya, Gubernur menyampaikan bahwa KHBS merupakan wujud nyata keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat, khususnya yang kurang mampu dan tinggal di wilayah pedalaman. “Kami tidak ingin ada masyarakat Kalimantan Tengah yang tidak bisa sekolah, tidak bisa kuliah, tidak bisa berobat ketika sakit, tidak bisa makan, dan tidak bisa berdaya secara ekonomi,” tegasnya.
Program KHBS dirancang untuk menyalurkan bantuan sosial secara terintegrasi, transparan, dan akuntabel, dengan prinsip satu keluarga satu kartu. Seluruh transaksi tercatat secara digital guna mencegah penerima ganda. Pemerintah juga membuka kanal pengaduan daring melalui laman Humabetang.id serta melakukan evaluasi dan pemutakhiran data agar program semakin tepat sasaran.
Gubernur menekankan bahwa keberhasilan KHBS bergantung pada sinergi dan kolaborasi seluruh elemen, mulai dari pemerintah kabupaten/kota, camat, lurah, hingga kepala desa. Dukungan mitra dan relawan Huma Betang dalam proses verifikasi dan validasi Keluarga Penerima Manfaat menjadi kunci agar bantuan benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan sesuai Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Plt. Sekda Kalimantan Tengah, Leonard S. Ampung, menambahkan bahwa rapat sosialisasi ini bertujuan menyamakan persepsi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota terkait mekanisme pelaksanaan KHBS, memperkuat koordinasi, serta memastikan tata kelola program berjalan efektif, transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.
Rapat dihadiri Wakil Gubernur Edy Pratowo, unsur Forkopimda, seluruh Kepala Perangkat Daerah, Pimpinan Bank Kalteng, serta Pimpinan Perum Bulog Kalimantan Tengah. Sementara itu, Bupati, Wali Kota, Camat, Lurah, dan Kepala Desa se-Kalimantan Tengah mengikuti secara daring.(Red)
