Sekda Kapuas Terima Audiensi BPS, Bahas Inflasi dan Dukungan Sensus Ekonomi 2026

Kuala Kapuas, kaltengberkah.id – Pemerintah Kabupaten Kapuas melalui Sekretaris Daerah Usis I. Sangkai menerima audiensi Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kapuas di Ruang Rapat Sekda, Jum’at (13/2/2026). Pertemuan ini membahas kondisi inflasi daerah serta dukungan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.

Audiensi turut dihadiri oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kepala Dinas P3APPKB, Kepala Dinas Sosial, perwakilan Dinas Pendidikan, serta perwakilan Dinas Kesehatan.

Dalam paparannya, Kepala BPS Kapuas Ahmad Nasrullah menyampaikan inflasi Kabupaten Kapuas pada Januari 2026, dengan inflasi bulanan sebesar 0,47 persen dan inflasi tahunan mencapai 3,62 persen. Beberapa komoditas yang menjadi perhatian antara lain beras, daging ayam ras, telur ayam ras, minyak goreng, bahan bakar rumah tangga, bawang merah, cabai rawit, gula pasir, ikan gabus, bawang putih, serta cabai merah.

BPS juga menekankan dampak inflasi yang tidak terkendali, seperti penurunan daya beli masyarakat, meningkatnya beban pengeluaran rumah tangga, gangguan stabilitas ekonomi, hingga potensi gejolak sosial akibat kenaikan harga pangan strategis. Sebagai langkah pengendalian, disampaikan strategi menjaga ketersediaan pasokan melalui penguatan produksi lokal, kerja sama antardaerah, operasi pasar tepat sasaran, serta penguatan koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) berbasis data statistik.

Selain itu, BPS menyampaikan dukungan kelembagaan untuk pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026, termasuk surat edaran pimpinan daerah, sosialisasi kepada pelaku usaha, serta publikasi melalui berbagai media. Dibahas pula pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEn) yang diperbarui secara berkala melalui integrasi data administrasi, hasil sensus dan survei, serta verifikasi lapangan.

Sekda Kapuas Usis I. Sangkai menyambut baik paparan tersebut dan menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan BPS dalam penyediaan data akurat sebagai dasar perumusan kebijakan. Dengan koordinasi yang baik, diharapkan program intervensi Pemerintah Kabupaten Kapuas dapat lebih tepat sasaran dan berdampak langsung bagi masyarakat.(Red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!