Palangka Raya, kaltengberkah.id – Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Tengah memberikan perhatian serius terhadap kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) menyusul tren berkurangnya Transfer Keuangan Daerah (TKD) dari pemerintah pusat. Kondisi ini menuntut daerah untuk semakin mandiri dalam memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Anggota Komisi I DPRD Kalteng, Purdiono, menyampaikan bahwa pihaknya telah menggelar pertemuan strategis bersama jajaran direksi Bank Kalteng, Jamkrida Kalteng, dan PT Benama Tingang Jaya (BTJ). Pertemuan tersebut bertujuan mengevaluasi visi, misi, serta perencanaan bisnis BUMD agar mampu memberikan kontribusi nyata bagi APBD.
“Kita tentu berharap BUMD yang telah mendapatkan penyertaan modal dari pemerintah daerah mampu memberikan hasil nyata sebagai sumbangan bagi APBD,” ujar Purdiono, Sabtu (7/3/2026).
Dalam kesempatan itu, Purdiono mengapresiasi capaian positif Jamkrida Kalteng yang berhasil membukukan laba sebagai lembaga penjamin kredit bagi UMKM dan sektor produktif. Namun, laporan resmi akan disampaikan setelah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), mengingat struktur permodalan Jamkrida berasal dari 14 pemerintah kabupaten/kota serta Pemprov Kalteng sebagai pemegang saham pengendali.
Meski demikian, Purdiono menyayangkan ketidakhadiran perwakilan PT Benama Tingang Jaya dalam rapat koordinasi. Ia menekankan pentingnya sinergi tiga BUMD Kalteng—Bank Kalteng sebagai pemodal, Jamkrida sebagai penjamin, dan BTJ sebagai pelaksana usaha di lapangan—yang disebutnya sebagai “Tiga Serangkai”.
Sebagai tindak lanjut, Komisi I DPRD Kalteng berencana memanggil kembali pihak PT Benama Tingang Jaya untuk mendapatkan penjelasan komprehensif terkait program kerja dan kendala di lapangan. DPRD menegaskan siap memberikan dukungan penuh, baik dari sisi regulasi maupun kebijakan strategis, agar BUMD dapat berkembang optimal.
“BUMD kita harus benar-benar bisa berkembang dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat Kalteng,” pungkas Purdiono.(Red)
