Palangka Raya, kaltengberkah.id – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Faridawaty Darland Atjeh, menyampaikan sikap kritis terhadap kebijakan penertiban tambang emas yang dilakukan tanpa memberikan solusi alternatif bagi masyarakat.
Dalam pernyataannya, Faridawaty menegaskan bahwa penertiban yang tidak diiringi dengan kebijakan pro rakyat berpotensi menimbulkan masalah sosial. “Masyarakat mau makan apa kalau mata pencaharian mereka diputus begitu saja? Mendapatkan pekerjaan di zaman sekarang sudah sangat susah, apalagi bagi mereka yang hanya memiliki keterampilan di bidang pertambangan,” ujarnya, Minggu (1/3/2026).
Faridawaty juga menyoroti ketidakadilan perlakuan antara tambang rakyat dan perusahaan besar. Ia membandingkan dengan PT Freeport Indonesia yang tetap beroperasi lancar, sementara tambang rakyat justru dihadang penertiban. “Pemerintah harus bersikap adil. Jangan sampai rakyat kecil dikorbankan sementara perusahaan besar tetap berjalan,” tegasnya.
Sebagai wakil rakyat, Faridawaty mendorong agar pemerintah daerah bersama pemerintah pusat mencari solusi win-win. Ia menekankan pentingnya mempermudah perizinan tambang rakyat agar masyarakat memiliki kepastian hukum sekaligus mengurangi praktik ilegal.
“DPRD Kalimantan Tengah akan terus mengawal agar kebijakan penertiban tambang tidak meninggalkan rakyat di belakang. Pemerintah harus berpihak pada rakyat, karena itulah tujuan pemerintahan yang baik,” tutupnya.(Red)
