Kuala Kapuas, kaltengberkah.id – Wakil Bupati Kapuas, Dodo, secara resmi membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kapuas Tahun 2026 yang berlangsung di Aula Kantor Bapperida Kabupaten Kapuas, Jum’at (13/2/2026).
Kegiatan ini dihadiri oleh Sekretaris Daerah Usis I Sangkai, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah, para kepala perangkat daerah, camat se-Kabupaten Kapuas, serta undangan lainnya.
Dalam arahannya, Wabup Dodo menyampaikan capaian pendapatan daerah Kabupaten Kapuas tahun anggaran 2025 yang dinilai cukup menggembirakan. Dari target pendapatan daerah sebesar Rp3 triliun, realisasi hingga Triwulan IV mencapai Rp3,06 triliun atau sekitar 101 persen. Sementara itu, PAD dari target Rp174 miliar berhasil terealisasi sebesar Rp267 miliar atau mencapai 153 persen.
“Capaian ini patut kita syukuri. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh perangkat daerah yang telah melampaui target penerimaan. Bagi OPD yang belum mencapai target, agar ke depan lebih maksimal dalam menggali dan mengintensifkan sumber-sumber PAD sesuai kewenangannya,” tegas Wabup Dodo.
Lebih lanjut, Wabup menekankan pentingnya optimalisasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dengan sistem jemput bola kepada wajib pajak, serta pemberian penghargaan bagi wajib pajak yang taat. Ia juga mengingatkan agar pengawasan terhadap petugas pemungut pajak diperketat guna mencegah kebocoran penerimaan daerah.
Selain itu, Wabup Dodo mendorong percepatan implementasi elektronifikasi transaksi pemerintah daerah. Ia meminta seluruh perangkat daerah, khususnya pengelola retribusi, untuk memanfaatkan kanal pembayaran non-tunai seperti teller bank, ATM, EDC, mobile banking, fintech, e-commerce hingga QRIS. Langkah ini diharapkan dapat memudahkan masyarakat sekaligus meningkatkan efektivitas penerimaan daerah.
Menutup sambutannya, Wabup Kapuas menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyelenggaraan Rakor PAD Tahun 2026, serta berharap kegiatan ini dapat memperkuat sinergi dalam mewujudkan kemandirian fiskal daerah.(Red)
