Palangka Raya, kaltengberkah.id – Pemerintah Kabupaten Kapuas menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil. Hal ini disampaikan Bupati Kapuas H. Muhammad Wiyatno saat menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah, Jum’at (2/1/2026).
LHP tersebut mencakup Belanja Hibah, Belanja Modal Tahun Anggaran 2025, serta Investasi Perumdam Tirta Pambelom Kabupaten Kapuas. Penyerahan dilakukan langsung oleh Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah, Dodik Achmad Akbar, dan diterima oleh Bupati Kapuas bersama Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Kapuas, Berinto.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Wiyatno menyampaikan apresiasi atas pemeriksaan yang dilakukan secara profesional, objektif, dan independen. “Penyerahan LHP ini tidak hanya sebagai bentuk pertanggungjawaban keuangan, tetapi juga menjadi cerminan komitmen kami dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah,” ujarnya.
Bupati menegaskan bahwa seluruh rekomendasi BPK akan ditindaklanjuti melalui rencana aksi yang terukur dan tepat waktu. Rekomendasi tersebut akan menjadi dasar perbaikan tata kelola keuangan daerah, penguatan sistem pengendalian internal, serta peningkatan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
Lebih lanjut, hasil pemeriksaan BPK akan dijadikan bahan evaluasi untuk memperbaiki sistem pengadaan barang dan jasa, penyaluran belanja hibah agar lebih tertib administrasi dan akuntabel, serta mendorong pembenahan manajemen Perumdam Tirta Pambelom guna meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kontribusi bagi daerah.
Penyerahan LHP turut dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Dr. Usis I. Sangkai, Asisten Sekda, sejumlah Kepala Perangkat Daerah, serta jajaran tim audit BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah.
Dengan adanya hasil pemeriksaan ini, Pemerintah Kabupaten Kapuas berharap kualitas pengelolaan keuangan daerah dapat terus ditingkatkan, seiring dengan upaya mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil.(Red)
